Jakarta, 11 November 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan administrasi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Arahan tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi penggunaan anggaran agar pelaksanaannya lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemerintah menilai perbaikan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Evaluasi Dana Otsus dilakukan untuk meninjau efektivitas penggunaan anggaran serta kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah diminta memperhatikan kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan. Administrasi yang tertib diperlukan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara jelas.
Wamendagri menekankan bahwa pembenahan administrasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban pelaporan. Perbaikan sistem pengelolaan anggaran juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas perencanaan program pembangunan. Dengan demikian, Dana Otsus dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
Selain memperbaiki administrasi, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam menyusun program yang didanai melalui Dana Otsus. Sinkronisasi perencanaan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan memastikan anggaran digunakan secara efektif. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pengawasan agar potensi kesalahan pengelolaan dapat diketahui sejak tahap awal.
Penggunaan Dana Otsus memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik di daerah penerima. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan hasil pembangunan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wamendagri turut mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola anggaran khusus tersebut. Pemahaman terhadap regulasi, ketepatan penyusunan laporan, serta pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital dapat membantu memperkuat akuntabilitas. Pembinaan dan evaluasi secara berkala diharapkan mampu mencegah kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Melalui evaluasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan administrasi yang masih ditemukan. Pengelolaan Dana Otsus yang lebih tertib diharapkan mampu mempercepat realisasi program prioritas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pembenahan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat otonomi khusus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di daerah penerima.
