Jakarta, 31 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto menggagas penyediaan pinjaman lunak bagi masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir dan tengkulak. Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Prabowo mengatakan negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan akses pembiayaan sehingga warga tidak terpaksa mencari pinjaman dari pihak yang dapat membebani kondisi ekonomi mereka. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih terjangkau dan berasal dari kekuatan ekonomi dalam negeri. Program tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi warga yang membutuhkan tambahan modal maupun dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Prabowo menegaskan strategi tersebut ingin segera diwujudkan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menilai persoalan ketergantungan terhadap rentenir tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang belum memiliki penghasilan cukup. Ketika pendapatan keluarga tidak mampu menutup kebutuhan sehari-hari, masyarakat cenderung mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Kondisi tersebut dapat membuat warga masuk ke dalam siklus utang apabila tidak tersedia sumber pembiayaan yang lebih terjangkau. Pemerintah karena itu ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan yang tidak terlalu membebani kemampuan mereka untuk membayar kembali. Selain memberikan pinjaman lunak, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan pendapatan agar kebutuhan untuk berutang dapat ditekan. Dengan kombinasi antara pembiayaan yang lebih murah dan peningkatan kesejahteraan, masyarakat diharapkan semakin memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri.
Dalam gagasan yang disampaikan Prabowo, negara akan mengambil peran lebih besar dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat. Ia menyebut sumber pembiayaan tersebut akan memanfaatkan kekuatan ekonomi Indonesia sendiri sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Pemerintah ingin masyarakat memiliki pilihan ketika membutuhkan modal tanpa harus bergantung kepada rentenir atau tengkulak. Kehadiran sumber pembiayaan yang lebih resmi juga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme pinjaman dan kewajiban pengembaliannya. Hal tersebut menjadi penting terutama bagi masyarakat kecil yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan adanya alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi tanpa harus menghadapi beban pinjaman yang terlalu berat.
Rencana tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah mendorong masyarakat memiliki penghasilan yang layak. Prabowo menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah membuat rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan yang cukup, rumah yang layak, serta penghasilan bulanan yang memadai. Jika kondisi tersebut tercapai, kebutuhan untuk mencari pinjaman guna memenuhi kebutuhan sehari-hari akan semakin berkurang. Pemerintah tidak ingin masyarakat terus-menerus berada dalam posisi membutuhkan utang hanya karena penghasilannya tidak mencukupi. Karena itu, akses pembiayaan harus berjalan bersama dengan program peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Pinjaman lunak yang digagas pemerintah juga dapat menjadi instrumen untuk membantu pelaku usaha kecil mendapatkan tambahan modal. Banyak usaha mikro membutuhkan dana untuk membeli bahan baku, menambah persediaan, memperbaiki peralatan, atau memperluas kegiatan usaha. Ketika akses terhadap pembiayaan formal sulit diperoleh, sebagian pelaku usaha dapat memilih sumber pinjaman yang lebih cepat tetapi memiliki beban lebih berat. Pemerintah ingin menciptakan pilihan pembiayaan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan produktif. Apabila modal dapat digunakan dengan baik, usaha masyarakat berpotensi berkembang dan menghasilkan pendapatan yang lebih stabil. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membantu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk kembali meminjam uang demi memenuhi kebutuhan dasar.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program pinjaman lunak nantinya memiliki mekanisme yang jelas dan tepat sasaran. Penyaluran pembiayaan harus diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menggunakan dana secara produktif. Sistem pengawasan juga diperlukan agar dana yang tersedia tidak disalahgunakan atau justru menimbulkan persoalan baru bagi penerima. Persyaratan pinjaman perlu disusun secara sederhana agar tidak menghambat masyarakat kecil, tetapi tetap memberikan perlindungan bagi pengelola program. Selain itu, mekanisme pembayaran kembali harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi penerima pinjaman. Dengan pengaturan yang tepat, pinjaman lunak dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan bukan sekadar tambahan utang bagi masyarakat.
Persoalan rentenir selama ini juga berkaitan dengan keterbatasan akses sebagian masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Warga yang membutuhkan dana dalam waktu cepat terkadang memilih sumber pinjaman yang mudah dijangkau karena prosesnya lebih sederhana. Namun, kemudahan tersebut dapat disertai beban pembayaran yang membuat kondisi keuangan peminjam semakin sulit. Kehadiran program pembiayaan dari pemerintah diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih aman bagi masyarakat. Negara dapat membangun sistem pembiayaan yang tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga memberikan pendampingan agar masyarakat memahami cara mengelola pinjaman. Pendekatan tersebut akan membantu memastikan bahwa pembiayaan benar-benar digunakan untuk memperkuat kondisi ekonomi penerima.
Gagasan pinjaman lunak juga dapat dikaitkan dengan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pemerintah sebelumnya telah mendorong berbagai program yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dan membuka akses pembiayaan yang lebih murah. Koperasi dapat menjadi salah satu sarana yang membantu masyarakat memperoleh modal sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Melalui kelembagaan yang kuat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pinjaman, tetapi juga dapat berperan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungannya. Perputaran modal di tingkat lokal dapat membantu menciptakan kegiatan usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan dapat memberikan dampak yang lebih luas apabila diintegrasikan dengan penguatan ekonomi produktif.
Prabowo juga mengaitkan gagasan tersebut dengan target pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Menurutnya, negara perlu melakukan berbagai langkah agar jutaan masyarakat dapat keluar dari kondisi ekonomi yang sulit. Pemberian akses pembiayaan menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kemampuan ekonominya apabila digunakan secara produktif. Namun, pinjaman saja tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan apabila masyarakat tidak memiliki kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Karena itu, pembiayaan perlu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, penguatan usaha mikro, serta akses terhadap pasar. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk mengubah modal yang diperoleh menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan hasil.
Dalam jangka panjang, program pinjaman lunak diharapkan dapat mengubah pola hubungan masyarakat dengan sumber pembiayaan. Warga tidak lagi harus memilih rentenir ketika membutuhkan dana secara mendesak karena tersedia alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau. Perubahan tersebut dapat memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat yang selama ini memiliki pendapatan terbatas. Jika beban biaya pinjaman dapat ditekan, sebagian pendapatan masyarakat dapat digunakan untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Masyarakat juga dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha tanpa harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk membayar beban pinjaman. Dengan begitu, akses pembiayaan dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dan bukan menjadi sumber persoalan baru.
Meski demikian, pemerintah masih perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai bentuk program yang akan diwujudkan. Skema pinjaman, besaran pembiayaan, tingkat biaya atau bunga, kelompok penerima, lembaga penyalur, hingga mekanisme pengawasan menjadi sejumlah hal yang perlu dipastikan. Kejelasan mengenai aspek tersebut penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya ketika program mulai berjalan. Pemerintah juga perlu mengantisipasi risiko kredit bermasalah agar keberlanjutan program dapat dipertahankan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan pembiayaan benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan beban fiskal yang tidak terkendali. Transparansi dalam pelaksanaan juga akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
Program tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang selama ini sulit memperoleh akses pembiayaan karena tidak memiliki jaminan atau dokumen yang memadai. Pemerintah dapat merancang mekanisme yang mempertimbangkan karakteristik usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kemudahan akses tetap harus disertai prinsip kehati-hatian agar pembiayaan tidak diberikan secara sembarangan. Pendampingan dalam pengelolaan dana juga dapat membantu penerima memahami bagaimana menggunakan pinjaman untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sementara, tetapi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Kebijakan tersebut pada akhirnya dapat menjadi bagian dari strategi memperluas inklusi keuangan di Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan kekuatan ekonomi nasional dapat memberikan manfaat secara langsung. Gagasan pinjaman lunak menjadi salah satu bentuk kehadiran tersebut, khususnya bagi warga yang membutuhkan akses pembiayaan dengan beban yang lebih ringan. Pemerintah ingin mengurangi kondisi ketika masyarakat harus mencari pinjaman dari rentenir atau tengkulak karena tidak memiliki pilihan lain. Bersamaan dengan itu, pemerintah tetap perlu meningkatkan penghasilan masyarakat agar kebutuhan untuk berutang dapat berkurang dari waktu ke waktu. Peningkatan kesejahteraan menjadi tujuan utama sehingga pembiayaan hanya menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Jika pendapatan masyarakat meningkat dan akses pembiayaan semakin baik, ketergantungan terhadap sumber pinjaman informal diharapkan semakin menurun.
Dengan demikian, gagasan Prabowo mengenai pinjaman lunak diarahkan untuk memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memutus ketergantungan terhadap rentenir. Negara akan didorong mengambil peran dalam menyediakan sumber pembiayaan yang lebih terjangkau dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi dalam negeri. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh modal, mengembangkan usaha, serta memenuhi kebutuhan tanpa harus menghadapi beban pinjaman yang terlalu berat. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada desain program, ketepatan sasaran, pengawasan, serta kemampuan pemerintah memastikan dana digunakan secara produktif. Di sisi lain, peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi bagian penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada utang. Melalui kombinasi kebijakan tersebut, Prabowo berharap semakin banyak warga Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan dan terbebas dari jeratan rentenir.
