Jakarta, 26 September 2026 –
Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengapresiasi pernyataan Menteri Hukum terkait surat keputusan kepengurusan organisasi tersebut. Pernyataan pemerintah dinilai memberikan kejelasan mengenai aspek administrasi dan legalitas kepengurusan Kowani yang sebelumnya menjadi perhatian sejumlah pihak. Kowani memandang kepastian tersebut penting agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik dan program-program pemberdayaan perempuan tetap dilaksanakan. Kejelasan administrasi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas organisasi serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Kowani menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja sesuai ketentuan organisasi dan peraturan yang berlaku.
Apresiasi itu disampaikan setelah Menteri Hukum memberikan penjelasan mengenai status SK kepengurusan Kowani. Penjelasan tersebut dipandang penting karena dokumen kepengurusan menjadi bagian dari dasar administratif dalam menjalankan kegiatan organisasi. Kowani berharap informasi yang telah disampaikan pemerintah dapat mengakhiri berbagai penafsiran mengenai struktur kepengurusan yang sah. Organisasi juga mengajak seluruh pihak menghormati mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan pandangan yang muncul dapat diselesaikan melalui jalur kelembagaan.
Bagi Kowani, kepastian mengenai kepengurusan bukan hanya berkaitan dengan posisi atau struktur internal organisasi. Kejelasan tersebut juga berhubungan dengan keberlanjutan berbagai agenda yang melibatkan organisasi perempuan di tingkat nasional maupun daerah. Kowani menaungi dan berinteraksi dengan berbagai organisasi perempuan yang memiliki program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas keluarga. Karena itu, stabilitas organisasi diperlukan agar berbagai kegiatan tersebut tidak terganggu. Pengurus berharap perhatian dapat kembali diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kowani juga menempatkan persoalan administrasi organisasi sebagai bagian yang harus diselesaikan secara tertib dan berdasarkan ketentuan hukum. Setiap keputusan pemerintah mengenai pencatatan maupun pengesahan kepengurusan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Sikap tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya konflik berkepanjangan yang dapat menghambat aktivitas organisasi. Dialog dan komunikasi internal tetap diperlukan apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai kepengurusan. Penyelesaian melalui mekanisme organisasi dan hukum dinilai menjadi jalan yang tepat untuk menjaga keberlangsungan Kowani.
Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan perempuan Indonesia, Kowani memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan persatuan di antara organisasi-organisasi anggotanya. Dinamika kepengurusan diharapkan tidak mengurangi fokus terhadap isu strategis yang dihadapi perempuan Indonesia. Tantangan seperti peningkatan partisipasi ekonomi, perlindungan dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan masih membutuhkan perhatian. Kowani karena itu mendorong seluruh unsur organisasi untuk mengedepankan kepentingan yang lebih luas. Kepastian mengenai SK kepengurusan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali konsolidasi organisasi.
Hubungan antara Kowani dan pemerintah juga diharapkan tetap berjalan secara konstruktif setelah adanya penjelasan mengenai kepengurusan. Kolaborasi dibutuhkan karena sejumlah agenda pemberdayaan perempuan membutuhkan keterlibatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Kowani dapat memainkan peran sebagai penghubung berbagai organisasi perempuan dalam menyampaikan aspirasi maupun menjalankan program bersama. Kejelasan status organisasi akan mempermudah proses koordinasi tersebut. Pada saat yang sama, Kowani menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi dalam menjalankan mandat dan keputusan internalnya.
Setelah persoalan mengenai SK kepengurusan mendapatkan penjelasan, Kowani berharap seluruh elemen dapat kembali memusatkan perhatian pada agenda organisasi. Konsolidasi internal, penguatan program, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah yang dinilai penting untuk dilakukan selanjutnya. Organisasi juga mengharapkan setiap perbedaan yang masih ada dapat diselesaikan secara dialogis dengan tetap menghormati aturan. Kepastian administrasi menjadi landasan agar aktivitas Kowani dapat berlangsung tanpa terganggu polemik mengenai struktur kepengurusan. Dengan kondisi organisasi yang semakin stabil, Kowani berharap kontribusi gerakan perempuan terhadap pembangunan nasional dapat terus diperkuat.
